“Langkah ini penting sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa hukum di negara ini harus tetap dijaga dan tidak boleh dilecehkan dengan perilaku yang menyimpang dari norma demokrasi,” tegas Ade.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Peradi Bersatu, Zevrijn Boy Kanu, mengungkapkan bahwa timnya telah menyiapkan 16 item bukti dan 9 video yang diyakini mengandung unsur tindak pidana murni atau absolute offenses.
“Sekitar 16, nanti kita lihat ya berapa banyak yang diterima. Selain itu, ada 9 video yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni, atau absolute offenses,” ujar Zevrijn.
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini kembali mencuat dan menarik perhatian luas dari publik. Isu tersebut tidak hanya menimbulkan kontroversi politik, tetapi juga mengundang perdebatan hukum yang cukup tajam.
Lechumanan, salah satu pelapor dari tim Peradi Bersatu, menambahkan bahwa laporan ini menyoroti adanya indikasi penghasutan publik melalui berbagai saluran media.
