Foto: Deolipa Yumara dukung petisi agar seluruh anggota DPR membuka ijazah ke publik. Tekankan transparansi tidak boleh hanya ditujukan kepada Wapres Gibran.
Keterbukaan ijazah, menurut Deolipa, akan membantu masyarakat memahami keragaman latar belakang yang dimiliki para wakil rakyat mulai dari yang lulusan tingkat SMA, jenjang diploma, hingga yang bergelar sarjana. Informasi ini bukan sekadar data administratif, melainkan bagian dari gambaran kualitas sumber daya manusia yang dipercaya menyuarakan kepentingan rakyat di pusat kekuasaan.
Deolipa juga menyinggung polemik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menekankan bahwa prinsip transparansi seharusnya berlaku adil dan merata, tidak selektif hanya kepada satu pihak.
“Jangan cuma Gibran aja yang dibuka, bukalah mereka ijazahnya. Kalau mereka nggak berani buka ya keterlaluan juga,” ujarnya.
Beberapa pihak mungkin berdalih bahwa dokumen pendidikan sudah pernah diserahkan saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun Deolipa menilai, hal itu bukan alasan untuk menutup permintaan masyarakat. Jika rakyat meminta, maka seharusnya dilayani dengan sikap terbuka.





