Foto: Deolipa Yumara dukung petisi agar seluruh anggota DPR membuka ijazah ke publik. Tekankan transparansi tidak boleh hanya ditujukan kepada Wapres Gibran.
“Ada juga yang alasan, ‘Oh sudah ada di KPU,’ ya nggak begitu ceritanya. Kalau rakyat meminta ya tolong diladenin-lah,” tutur Deolipa Yumara.
Lebih lanjut, Deolipa menjelaskan bahwa keterbukaan informasi ini akan memudahkan masyarakat dalam menilai kinerja dan kualitas para wakil rakyat. Latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya tolok ukur kemampuan seseorang, namun tetap menjadi salah satu pertimbangan penting mengingat beban tugas legislasi yang diemban.
Anggota DPR bekerja menyusun pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum dan berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika publik ingin mengetahui siapa saja yang menyusun aturan tersebut. Transparansi adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Deolipa berharap pimpinan DPR tidak menunda penanganan petisi ini. Dukungannya bukan bermaksud menuduh ada yang menyembunyikan sesuatu, melainkan menegaskan prinsip dasar: lembaga negara harus terbuka, termasuk informasi tentang siapa yang berada di dalamnya.





